Anggaran Daerah Kalteng Fleksibel: Penyesuaian Prioritas Sesuai Kondisi Keuangan
Palangka Raya, Kalteng – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini diungkapkan oleh Plaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
Leonard S. Ampung menegaskan bahwa penyesuaian anggaran akan dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada. Prioritas pembangunan akan terus dievaluasi dan dioptimalkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. “Kita harus realistis dalam mengelola anggaran. Kondisi keuangan daerah bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga kita perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan prioritas pembangunan,” ujarnya saat menyampaikan laporan kepada para anggota dewan.
Rapat Paripurna ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah. Leonard S. Ampung menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Prioritaskan Program Strategis
Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk memprioritaskan program-program strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kalteng. Infrastruktur juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah,” jelas Leonard S. Ampung.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Selain fleksibilitas dan prioritas, transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalteng. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan untuk apa,” tegas Leonard S. Ampung.
Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dan DPRD Kalteng untuk bersama-sama merumuskan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
