TIPSLIFEHACKS

Palangka Raya, Kalteng – Sebuah pabrik di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sorotan setelah aksi penyegelan yang dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas). Tindakan ini menuai kritik keras dari anggota DPR, Abdullah, yang menilai aksi tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi merugikan masyarakat sekitar.

Penyegelan yang dilakukan terhadap PT Bumi Asri Pasaman (BAP) ini memicu perdebatan mengenai legalitas aksi ormas dan dampaknya terhadap investasi serta lapangan kerja. Abdullah, yang merupakan anggota Komisi III DPR, menyatakan bahwa tindakan ormas tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip supremasi hukum.

"Tindakan ormas yang menyegel pabrik tersebut jelas melanggar hukum. Setiap permasalahan seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, bukan dengan cara main hakim sendiri," tegas Abdullah dalam keterangannya.

Dampak Negatif bagi Masyarakat

Selain melanggar hukum, Abdullah juga menyoroti dampak negatif dari aksi penyegelan ini terhadap masyarakat. Ia menilai bahwa tindakan tersebut dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengurangi lapangan kerja, dan merugikan masyarakat yang bergantung pada operasional pabrik.

"Penyegelan pabrik ini akan berdampak langsung pada pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, rantai pasokan dan aktivitas ekonomi di sekitar pabrik juga akan terganggu," jelasnya.

Pentingnya Penegakan Hukum

Abdullah menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menangani kasus ini. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan menindak tegas ormas yang melakukan tindakan ilegal tersebut.

"Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Ormas yang melakukan tindakan penyegelan secara ilegal harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga stabilitas hukum di masyarakat," ujarnya.

Penyelidikan Lebih Lanjut

Selain itu, Abdullah juga menyerukan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap permasalahan yang mendasari aksi penyegelan tersebut. Ia berharap agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan adil, dengan melibatkan semua pihak terkait.

"Perlu ada penyelidikan mendalam untuk mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan ormas tersebut melakukan aksi penyegelan. Kita harus cari solusi yang terbaik bagi semua pihak, tanpa melanggar hukum dan merugikan masyarakat," pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya menghormati hukum dan menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat.