TIPSLIFEHACKS

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026: Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak pada Masyarakat Kurang Mampu

Liputan6

Jakarta, Liputan6.com - Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diprediksi akan berlaku pada tahun 2026 tengah menjadi sorotan hangat. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan secara matang dampak kenaikan ini, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, angkat bicara menyoroti pentingnya kajian mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan. Kajian Mendalam Jadi Kunci Hardiyanto Kenneth menekankan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu dikaji secara komprehensif. Ia khawatir, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kebijakan ini justru akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat yang sudah kesulitan. "Kajian yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan ekonomi masyarakat," ujarnya. Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menurut Hardiyanto, perhatian utama dalam kajian ini adalah dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan iuran tidak akan mengurangi akses mereka terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. "Masyarakat kurang mampu sangat bergantung pada BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan mereka. Kenaikan iuran bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan," tegasnya. Alternatif Solusi yang Perlu Dipertimbangkan Selain kajian mendalam, Hardiyanto juga menyarankan agar pemerintah mencari alternatif solusi untuk meningkatkan pendanaan BPJS Kesehatan tanpa memberatkan masyarakat. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain peningkatan efisiensi operasional BPJS Kesehatan, perluasan basis penerima iuran, atau mencari sumber pendanaan lain yang tidak langsung membebani masyarakat. Pentingnya Transparansi dan Partisipasi Publik Hardiyanto juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai alasan kenaikan iuran, dampak yang diharapkan, dan alternatif solusi yang telah dipertimbangkan. "Partisipasi publik akan memastikan bahwa kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat," pungkasnya. Menuju Sistem Jaminan Kesehatan yang Berkeadilan Kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan isu sensitif yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dengan melakukan kajian mendalam, mempertimbangkan dampak pada masyarakat kurang mampu, mencari alternatif solusi, dan menjamin transparansi serta partisipasi publik, diharapkan kebijakan ini dapat berkontribusi pada sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.