TIPSLIFEHACKS

Viral! Peserta BPJS Kesehatan Gerutu Layanan Rumah Sakit Tolak Pasien DBD: 'Tidak Ditangani Padahal Sudah Bayar'

Jawa Pos

Surabaya, IDN Times – Isu mengenai pelayanan BPJS Kesehatan kembali mencuat ke publik. Kali ini, sejumlah peserta BPJS Kesehatan di Surabaya mengeluhkan pengalaman kurang menyenangkan saat berupaya mendapatkan penanganan medis untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Keluhan ini memicu perdebatan sengit di media sosial, menyoroti permasalahan aksesibilitas layanan kesehatan bagi pemegang kartu BPJS. Apa yang Terjadi? Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pasien DBD yang hendak berobat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan justru ditolak. Alasan penolakan bervariasi, mulai dari rumah sakit yang mengklaim kekurangan tempat tidur hingga prosedur administrasi yang dianggap rumit. Padahal, pasien-pasien ini telah membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin dan merasa berhak mendapatkan pelayanan yang memadai. "Saya sangat kecewa. Anak saya demam tinggi dan ada gejala DBD. Ketika saya datang ke rumah sakit dengan membawa kartu BPJS, saya justru diminta untuk kembali karena tidak ada kamar kosong. Padahal, anak saya kondisinya semakin memburuk," ungkap seorang ibu yang namanya dirahasiakan kepada IDN Times. Respons BPJS Kesehatan Menanggapi keluhan ini, BPJS Kesehatan mengklaim telah menerima laporan terkait permasalahan tersebut dan sedang melakukan investigasi. Pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa seluruh peserta berhak mendapatkan pelayanan medis yang berkualitas, termasuk bagi pasien DBD. Namun, mereka juga mengakui adanya beberapa kendala operasional yang menyebabkan keterlambatan atau bahkan penolakan pelayanan. "Kami memahami kekecewaan para peserta. Kami sedang berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit-rumah sakit mitra agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal," kata Humas BPJS Kesehatan Surabaya. Dampak dan Solusi Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program BPJS Kesehatan dalam menjamin aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Beberapa analis kesehatan menilai bahwa permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya kapasitas rumah sakit, ketidaksesuaian antara jumlah peserta BPJS dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, serta kurangnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: penambahan kapasitas rumah sakit, peningkatan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit swasta, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Seruan kepada Pemerintah Para peserta BPJS Kesehatan berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan, memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Disclaimer: Artikel ini ditulis berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dan laporan dari beberapa pihak. BPJS Kesehatan belum memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan ini. IDN Times akan terus mengupdate informasi terbaru terkait kasus ini.