TIPSLIFEHACKS

Sengketa DBD dan BPJS Kesehatan: Kriteria Gawat Darurat Jadi Akar Masalah?

Tirto.id

Dilema Penanganan DBD dengan Jaminan BPJS Kesehatan

Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia. Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan seharusnya memberikan perlindungan, masih muncul permasalahan yang menghambat penanganan DBD secara optimal. Salah satu akar masalah yang seringkali menjadi sumber perselisihan adalah perbedaan interpretasi mengenai kategori gawat darurat antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

Kriteria Gawat Darurat yang Kontroversial

Menurut Timboel Siregar, Koordinator BPJS Watch, perselisihan ini muncul karena kriteria gawat darurat yang diterapkan cenderung didasarkan pada angka-angka tertentu, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan ketahanan masing-masing individu. Hal ini dapat mengakibatkan pasien DBD yang sebenarnya membutuhkan penanganan segera justru tertunda atau ditolak karena dianggap tidak memenuhi kriteria formal.

“Kriteria yang ada terlalu kaku dan tidak fleksibel. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Ada yang mungkin memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga gejalanya tidak terlalu terlihat meskipun sebenarnya sudah terinfeksi DBD,” jelas Timboel.

Dampak Negatif bagi Pasien

Penundaan penanganan DBD dapat berakibat fatal. DBD adalah penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Perselisihan mengenai kategori gawat darurat dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian.

Solusi yang Diajukan

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi dapat diajukan:

• Evaluasi Ulang Kriteria Gawat Darurat: Kriteria gawat darurat perlu dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual pasien, seperti riwayat kesehatan, usia, dan kondisi fisik secara keseluruhan.
• Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi: BPJS Kesehatan dan rumah sakit perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam penanganan kasus DBD.
• Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu diedukasi mengenai gejala-gejala DBD dan pentingnya segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala tersebut.
• Pelatihan Tenaga Medis: Tenaga medis perlu mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penanganan DBD dan interpretasi kriteria gawat darurat yang lebih fleksibel.

Kesimpulan

Sengketa mengenai kategori gawat darurat dalam penanganan DBD merupakan permasalahan serius yang perlu segera diselesaikan. Dengan evaluasi ulang kriteria, peningkatan komunikasi, edukasi masyarakat, dan pelatihan tenaga medis, diharapkan penanganan DBD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.