Larangan Rokok di Tempat Hiburan: Pengusaha Resah, Ancam PHK Massal dan Kerugian Besar!
Jakarta, KONTAN.CO.ID - Rencana penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tengah menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan pengusaha, khususnya mereka yang bergerak di sektor hiburan. Usulan larangan merokok di tempat hiburan, restoran, dan kafe dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap bisnis mereka.
Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Hiburan Indonesia (APJI), Paulus Hutabarat, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kebijakan ini. Menurutnya, larangan merokok secara menyeluruh dapat menurunkan omzet secara drastis, bahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Kami memahami pentingnya kesehatan masyarakat, tetapi kebijakan ini perlu dikaji ulang dampaknya terhadap pelaku usaha,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Paulus menjelaskan bahwa bisnis hiburan sangat bergantung pada pengunjung yang merokok. Larangan ini akan menghilangkan sebagian besar pelanggan, terutama mereka yang menjadikan rokok sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Ia mencontohkan, banyak pengunjung datang ke tempat hiburan bukan hanya untuk menikmati musik atau makanan, tetapi juga untuk bersantai sambil merokok.
“Jika pengunjung merasa tidak nyaman karena tidak bisa merokok, mereka akan mencari alternatif tempat lain. Ini akan sangat merugikan bisnis kami,” tegas Paulus.
Selain APJI, beberapa pengusaha lain juga menyampaikan kekhawatiran yang serupa. Mereka mengusulkan agar larangan merokok diterapkan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing tempat usaha. Misalnya, disediakan area merokok khusus yang dilengkapi dengan ventilasi yang baik.
Dampak Ekonomi yang Diperkirakan
Larangan rokok yang terlalu ketat diperkirakan dapat memicu serangkaian dampak ekonomi negatif, antara lain:
- Penurunan Omzet: Bisnis hiburan, restoran, dan kafe berpotensi mengalami penurunan omzet yang signifikan.
- PHK Massal: Pengusaha mungkin terpaksa melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional.
- Penurunan Investasi: Investasi baru di sektor hiburan dapat terhambat.
- Peningkatan Pengangguran: Jumlah pengangguran di Jakarta berpotensi meningkat.
Solusi yang Ditawarkan
Untuk menghindari dampak negatif tersebut, pengusaha menawarkan beberapa solusi:
- Pembentukan Area Merokok Khusus: Menyediakan area merokok khusus yang dilengkapi dengan ventilasi yang baik.
- Sosialisasi yang Intensif: Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha sebelum penerapan kebijakan.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap ekonomi.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, masyarakat, dan pemerintah, dalam proses penyusunan kebijakan.
DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha sebelum mengambil keputusan final terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan yang bijaksana dan mempertimbangkan semua aspek akan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis dan lapangan kerja.
(Redaksi KONTAN)**
